JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah menggarap 26 proyek hilirisasi strategis nasional dengan total nilai investasi mencapai Rp225 triliun. Proyek yang tersebar dari Sumatra hingga Papua ini diperkirakan mampu menyerap 37.833 tenaga kerja langsung.
Danantara menjalankan seluruh proyek tersebut secara bertahap sejak awal 2026 melalui dua fase groundbreaking, sebagai bagian dari agenda besar hilirisasi sumber daya alam nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Fase pertama dimulai pada 6 Februari 2026 dengan groundbreaking 6 proyek prioritas di 13 lokasi. Nilai investasi fase ini mencapai Rp109 triliun dengan potensi serapan 11.456 tenaga kerja.
Beberapa proyek andalan pada fase ini antara lain smelter alumina di Mempawah, Kalimantan Barat, fasilitas bioavtur di Cilacap, Jawa Tengah, dan bioetanol di Banyuwangi, Jawa Timur.
Fase kedua menyusul pada 29 April 2026, mencakup 10 proyek prioritas di 13 lokasi berbeda. Nilai investasinya lebih besar, yakni Rp116 triliun, dengan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 26.377 orang.
Dari sisi cakupan, ke-26 proyek hilirisasi ini membentang lintas sektor. Di sektor pertambangan, Danantara mengembangkan smelter aluminium, baja nirkarat, dan tembaga. Di sektor energi dan bioenergi, proyek mencakup produksi bioavtur berbahan used cooking oil serta bioetanol berbasis tebu.
Sementara di sektor perkebunan dan komoditas unggulan daerah, proyek diarahkan pada pengolahan hasil bumi lokal agar bernilai tambah lebih tinggi. Sebaran lokasi proyek yang membentang dari Sumatra hingga Papua menegaskan bahwa hilirisasi tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Dampak dari rangkaian proyek ini pun dinilai konkret bagi ekonomi daerah. Kehadiran smelter dan fasilitas pengolahan di lokasi penghasil bahan baku membuka lapangan kerja lokal secara langsung.
Selain itu, aktivitas produksi turut menggerakkan ekonomi sekitar melalui multiplier effect, mulai dari rantai pasok bahan baku hingga jasa penunjang. Yang tak kalah penting, nilai tambah dari komoditas tersebut kini dinikmati di dalam negeri, alih-alih diekspor dalam bentuk bahan mentah seperti pola lama.
COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menegaskan bahwa hilirisasi tidak boleh berhenti pada angka investasi semata.
"Hilirisasi harus memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian nasional, tidak hanya dari sisi investasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat," ujarnya.
Bagi kalangan investor, rangkaian proyek ini menjadi sinyal penting soal konsistensi arah kebijakan hilirisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Danantara menegaskan komitmennya membangun ekosistem investasi yang melibatkan BUMN dan swasta secara beriringan.
Skema ini juga membuka peluang bagi UMKM dan tenant lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok industri hilirisasi, bukan sekadar menjadi penonton dari geliat investasi berskala triliunan rupiah.
Pada akhirnya, realisasi 26 proyek hilirisasi ini tidak semata dibaca sebagai capaian investasi jangka pendek. Danantara menempatkannya sebagai bagian dari transformasi struktural ekonomi nasional, dari yang semula bertumpu pada ekspor bahan mentah menuju ekonomi bernilai tambah tinggi.
Kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi proyek pun dijadikan indikator utama untuk mengukur keberhasilan program hilirisasi ini ke depan, sekaligus menjadi tolok ukur apakah gelontoran investasi triliunan rupiah tersebut benar-benar terasa.