JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa manajemen lingkungan yang berkelanjutan mampu mengintegrasikan pembangunan ekonomi dan iklim dengan masyarakat.
"Pengelolaan lingkungan berkelanjutan merupakan jembatan yang menghubungkan pembangunan ekonomi dan masyarakat,” kata Menko Zulkifli di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Lebih lanjut, sosok yang karib disapa Zulhas itu menuturkan pemerintah secara konsisten memperkuat komitmennya dalam menangani serta mencegah krisis iklim.
Berbagai upaya strategis sudah dijalankan mulai dari perumusan Nationally Determined Contribution (NDC) atau target kontribusi yang ditentukan secara nasional, sampai penyiapan aturan strategis seperti Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
“Terkait nilai ekonomi karbon kami bisa menyelesaikan sistem registrasi unit karbon atau SRUK, ya, pertama kali di dunia yang diakui oleh seluruh dunia. Didukung oleh peraturan-peraturan menterinya juga sudah selesai,” kata Menko Pangan.
Selain itu, ia menuturkan pemerintah juga menggalakkan pembiayaan berbasis iklim dan lingkungan.
Salah satu pendanaan yang dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bersumber dari lembaga donor Green Climate Fund (GCF) lewat skema Results-Based Payment (RBP) serta sokongan Pemerintah Norwegia lewat skema Results-Based Contribution (RBC).
Indonesia mengukir sejarah sebagai negara perdana di Asia-Pasifik yang sukses memperoleh pendanaan RBP dari GCF sejumlah 103,78 juta dolar AS atas prestasi pengurangan emisi deforestasi serta degradasi hutan sebesar 20,25 juta ton COze (COz equivalent).
Proyek RBP REDD+ GCF terdiri atas tiga output utama. Output 1 serta 3 telah berlangsung sejak tahun 2021, dan selesai pada tahun 2025.
Sementara itu, Output 2 masih dijalankan sampai tahun 2030 bagi penerima manfaat di tingkatan nasional dan subnasional, dengan pengampu utama di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Lingkungan Hidup (LH).
“BPDLH merupakan instrumen pembiayaan pembangunan hijau untuk mendukung visi kelestarian lingkungan Indonesia,” ujar Menko Zulhas.
Sebelumnya, 24 provinsi telah menjangkau pendanaan tersebut. Provinsi Lampung merupakan provinsi perdana yang sukses menuntaskan implementasi program.
Pada tahun 2026, sebanyak 10 proposal dari 10 provinsi telah dinilai dan berada dalam tahap persiapan pelaksanaan program, sebelum akhirnya dilakukan seremonial penandatanganan kerja sama penyaluran dana RBP untuk 10 provinsi.
Saat ini, 34 provinsi telah menjangkau pendanaan RBP REDD+ GCF Output 2, dengan total komitmen Rp761 miliar. Nominal tersebut mencakup 94,8 persen dari total alokasi untuk provinsi.