JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah informasi yang menyebut pengusaha Haji Isam ditunjuk sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Prasetyo Hadi menegaskan informasi yang beredar di media sosial tersebut tidak benar. Menurutnya, pemerintah memang meminta seluruh pihak untuk ikut membantu penanganan karhutla, tetapi tidak menunjuk Haji Isam sebagai koordinator.
"Enggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu," kata Prasetyo seusai menghadiri akad nikah Rizky Irmansyah dan Chika Yenalovy di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Prasetyo menanggapi informasi tersebut setelah isu penunjukan Haji Isam sebagai koordinator penanganan karhutla di Kalimantan ramai beredar dan menjadi perbincangan di media sosial.
"Siapa yang mengembuskan isunya itu?" ujarnya.
Dia mengingatkan masyarakat agar tidak serta-merta menganggap informasi yang menjadi tren di media sosial sebagai informasi yang benar. Menurutnya, banyak informasi yang menjadi trending topic, tetapi belum tentu sesuai dengan fakta.
"Di medsos itu kan sampai trending begitu, tapi ya memang enggak ada. Medsos kan banyak trending tapi belum tentu itu yang benar, itu yang jadi masalah," kata Prasetyo.
Meski demikian, Prasetyo membenarkan bahwa pemerintah membuka ruang bagi seluruh pihak untuk membantu penanganan karhutla. Namun, keterlibatan tersebut tidak berarti pihak tertentu diberikan kewenangan sebagai koordinator penanganan kebakaran.
"Oke, bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, karena kewenangannya bukan di situ," ujarnya.
Prasetyo menjelaskan pemerintah pusat telah membagi penanganan karhutla berdasarkan wilayah dengan menugaskan sejumlah pejabat setingkat menteri untuk memberikan perhatian dan mengoordinasikan penanganan di daerah masing-masing.
"Dan kami pemerintah pusat juga sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kami berbagi wilayah," katanya.
Menurut Prasetyo, pembagian tugas tersebut mencakup sejumlah wilayah di Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
"Jadi ada yang memang kami bagi tugas untuk atensi untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya. Memang kami atur seperti itu," ujarnya.