JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan peninjauan langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan ke Pulau Sumatra setelah sebelumnya meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Kunjungan Presiden ke Sumatra akan dimulai dari Provinsi Riau. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat, terpadu, dan efektif, sekaligus memastikan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran dan kabut asap.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan, penanganan karhutla di Sumatra akan difokuskan pada sejumlah wilayah yang memiliki konsentrasi titik panas cukup tinggi, terutama Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan.
“Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, terdapat 2.894 hotspot di 10 provinsi di Sumatra,” katanya dalam keterangan resminya, Senin (24/8/2026).
Sumatra Selatan menjadi provinsi dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni mencapai 1.410 titik. Selanjutnya, Riau tercatat memiliki 480 hotspot dan Jambi sebanyak 425 titik. Sementara itu, luas lahan yang terbakar di 10 provinsi di Sumatra sepanjang 2026 tercatat mencapai 36.047,64 hektare.
Pemerintah pun akan memperkuat operasi terpadu untuk mempercepat penanganan karhutla. Upaya tersebut dilakukan melalui pemadaman darat, pengerahan personel, patroli, water bombing, hingga Operasi Modifikasi Cuaca.
Penanganan tidak hanya diarahkan untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi juga mencegah timbulnya titik api baru serta mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat.
Kondisi kualitas udara juga menjadi perhatian pemerintah. Pekanbaru tercatat memiliki Air Quality Index 225 atau masuk kategori sangat tidak sehat. Sementara itu, indeks kualitas udara di Jambi tercatat 187 dan Palembang 180.
Sebelum bergerak ke Sumatra, Presiden Prabowo telah meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Dari hasil kunjungan tersebut, Presiden memastikan langkah tanggap darurat berjalan optimal.
Pemerintah telah melakukan sejumlah percepatan, antara lain dengan menambah armada water bombing serta memperkuat personel di lapangan.
Personel dari unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Manggala Agni juga diperkuat untuk melakukan pemadaman dan penanganan di wilayah terdampak. Selain itu, fasilitas kesehatan disiagakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak kabut asap.
Tak hanya penanganan di lapangan, Presiden juga menginstruksikan tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti menyebabkan atau lalai dalam mencegah terjadinya kebakaran.
Aparat penegak hukum disebut telah memulai proses penyelidikan terhadap sejumlah area konsesi korporasi yang terbukti terbakar maupun lalai dalam menjaga lahannya.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap lahan gambut. Pasalnya, api pada lahan gambut dapat menjalar di bawah permukaan dan kembali muncul sehingga membutuhkan proses pemadaman, pembasahan, serta penyisiran secara berulang.
Presiden memastikan seluruh jajaran, mulai dari pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kementerian Kehutanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Manggala Agni hingga masyarakat bergerak dalam satu komando.
Melalui kunjungan ke Sumatra, pemerintah akan kembali mengevaluasi kondisi di lapangan sekaligus menyesuaikan pengerahan sumber daya. Prioritas utama pemerintah yakni menghentikan perluasan kebakaran, menekan munculnya titik api baru, serta memastikan masyarakat terlindungi dari dampak karhutla dan kabut asap.