LIPUTANFINANSIAL.COM — Ratusan kiai dan pengurus NU dari berbagai daerah mulai berdatangan ke Jombang, Jawa Timur, untuk mengikuti Muktamar ke-35. Panitia memastikan seluruh persiapan telah rampung, termasuk verifikasi data pemilih yang menjadi syarat sah jalannya forum tertinggi organisasi ini.
Hampir 97 Persen Calon Pemilih Lolos Verifikasi
Rais Syuriyah PBNU sekaligus Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar Ke-35 NU, Mohammad Nuh, mengungkapkan bahwa dari 590 pendaftar, sebanyak 557 orang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilik hak suara. Angka ini setara dengan 97 persen dari total pendaftar.
"DPT sudah ditetapkan, sebanyak 557. Totalnya 590, jadi sekitar 97 persen. Dari sisi kuorum, aman," kata Mohammad Nuh di Jombang, Rabu (26/8/2026).
Proses verifikasi yang dilakukan panitia berfokus pada kelengkapan administrasi kepengurusan di tingkat wilayah, cabang, dan cabang istimewa. Data yang diperiksa meliputi identitas rais syuriyah, katib syuriyah, ketua, dan sekretaris, termasuk masa berlaku surat keputusan (SK) kepengurusan.
Penyebab Utama Gugurnya 33 Calon Pemilih
Mohammad Nuh menjelaskan, sekitar tiga persen kepengurusan yang tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT) gagal memenuhi persyaratan administratif. Beberapa di antaranya karena pengurus telah meninggal dunia atau data kepengurusan tidak diperbarui.
Persoalan pembaruan data menjadi tantangan tersendiri bagi Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) di luar negeri. Sebagian pengurus PCINU adalah mahasiswa yang setelah menyelesaikan pendidikan dan kembali ke Indonesia, tidak selalu ada penerus yang melanjutkan kepengurusan di negara tersebut.
Muktamar Digelar Luring Penuh, Tanpa Mekanisme Daring
Muktamar ke-35 NU dipastikan berlangsung secara luring di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang. Perwakilan PCINU yang telah terverifikasi wajib hadir langsung di lokasi tanpa ada opsi pemungutan suara secara daring atau hibrida.
Pembukaan muktamar dijadwalkan berlangsung pada Kamis (27/8) dan direncanakan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Untuk menjaga ketertiban, panitia membekali setiap peserta dengan kartu khusus berbasis cip yang mengatur akses selama rangkaian kegiatan berlangsung.
Sistem kartu digital ini menjadi bagian dari tata kelola berbasis digital yang disiapkan panitia. Tujuannya memastikan kepesertaan terverifikasi serta mencegah manipulasi akses selama muktamar berlangsung.