JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai peluncuran proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 5,2 gigawatt (GW) oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah strategis untuk membuka jalan bagi realisasi program pembangunan PLTS 100 GW.
Pemerintah selanjutnya perlu memikirkan perihal kemudahan perizinan hingga pembiayaan agar program PLTS 100 GW tak sebatas seremonial.
Direktur INDEF Green Transition Initiative (GTI) Imaduddin Abdullah mengatakan, proyek PLTS dalam skala besar tidak semestinya hanya dipandang sebagai upaya menambah kapasitas pembangkit energi bersih.
Menurutnya, program tersebut juga berpotensi menjadi penggerak industrialisasi baru, terutama dengan menciptakan pasar domestik bagi industri manufaktur panel atau modul surya nasional.
"Menurut kami, masa depan proyek PLTS 100 GW sangat strategis karena proyek ini tidak hanya berpotensi menambah kapasitas energi bersih, tetapi juga dapat menjadi mesin pertumbuhan industri baru," kata Imaduddin, Rabu (26/8/2026).
Imaduddin menjelaskan, Indonesia sebenarnya telah memiliki basis manufaktur modul surya yang cukup besar yang diperkirakan mencapai sekitar 11 GW per tahun pada 2024. Namun, kapasitas industri tersebut belum sepenuhnya terserap oleh pasar domestik yang masih terbatas.
Oleh karena itu, pembangunan PLTS dalam skala besar dinilai dapat meningkatkan utilisasi industri sekaligus mendorong investasi baru dan memperkuat rantai pasok energi bersih di dalam negeri.
Dia menekankan, pemerintah perlu menempatkan proyek PLTS 100 GW sebagai bagian dari strategi industrialisasi nasional, bukan semata-mata proyek pembangunan pembangkit listrik.
"Yang penting, proyek ini jangan dipandang semata-mata sebagai proyek pembangkit listrik, tetapi sebagai bagian dari strategi industrialisasi," katanya.
Meski demikian, Imaduddin menilai target pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu tiga tahun merupakan target yang sangat ambisius. Menurutnya, target tersebut membutuhkan upaya luar biasa serta pola pelaksanaan yang berbeda dari pembangunan proyek ketenagalistrikan secara biasa.
Sebagai perbandingan, kapasitas PLTS Indonesia hingga April 2026 baru mencapai sekitar 1,5 gigawatt peak (GWp). Dengan demikian, percepatan menuju kapasitas puluhan hingga 100 GW membutuhkan lompatan pembangunan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Akselerasi tersebut, kata dia, tidak hanya menyangkut pembangunan pembangkit, melainkan pemerintah juga harus mempercepat pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, pembangunan jaringan transmisi hingga kesiapan rantai pasok.
"Artinya, untuk menuju puluhan bahkan 100 GW dalam waktu sangat singkat, Indonesia membutuhkan akselerasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, pembangunan transmisi, hingga kesiapan rantai pasok," ujar Imaduddin.
Dia berpendapat, target PLTS 100 GW secara teknis bukan sesuatu yang mustahil, tetapi realisasinya tidak akan realistis apabila proyek tetap dijalankan dengan pendekatan business as usual.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun tahapan pembangunan yang jelas agar target kapasitas tersebut dapat diterjemahkan menjadi pipeline proyek yang benar-benar siap dibangun.
Imaduddin memandang, terdapat sejumlah aspek penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam merealisasikan proyek PLTS tersebut.
Pertama, pemerintah perlu memastikan tersedianya pertumbuhan permintaan listrik yang cukup untuk menyerap tambahan pasokan dari pembangkit energi surya, yang dapat berasal dari kawasan industri, kawasan ekonomi khusus (KEK), elektrifikasi transportasi, hingga aktivitas ekonomi baru.
Kedua, pembangunan pembangkit harus berjalan beriringan dengan kesiapan jaringan kelistrikan dan transmisi guna mencegah timbulnya hambatan pada sistem.
"Pembangunan PLTS harus dihubungkan dengan kesiapan jaringan dan transmisi, karena kapasitas pembangkit tanpa kemampuan menyalurkan listrik justru dapat menimbulkan bottleneck," katanya.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan belanja investasi proyek PLTS dapat memperkuat rantai pasok dan industri domestik agar pembangunan skala raksasa tidak menyebabkan sebagian besar investasi mengalir untuk produk impor.
Kepastian pembiayaan, regulasi agar proyek bersifat bankable, serta persiapan tenaga kerja dalam jumlah besar juga menjadi faktor krusial.
Dalam konteks tersebut, INDEF GTI mendorong penerapan pendekatan Renewable Energy Zones (REZ) agar penentuan lokasi proyek tidak hanya berdasar pada potensi radiasi matahari, melainkan mengintegrasikan pertumbuhan permintaan listrik, perkembangan kawasan industri, transmisi, hingga kepastian lahan.
"Karena itu, pendekatan seperti Renewable Energy Zones yang INDEF GTI sedang dorong menjadi relevan," ujarnya, seraya menekankan pentingnya perencanaan terpadu sejak awal guna mengatasi tantangan pertanahan seperti keterbatasan lahan, tumpang tindih perizinan, hingga status kawasan hutan.
Dengan langkah ini, agenda pembangunan PLTS diharapkan berkembang menjadi pipeline proyek yang memiliki lokasi, jaringan, pasar, serta kesiapan industri yang jelas.