JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendampingi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengukur kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai risiko bencana.
Penelaah Teknis Kebijakan Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Trevi Jayanti Puspasari di Sorong, Kamis, mengatakan pengukuran kapasitas daerah dilakukan melalui 71 indikator yang mencakup seluruh siklus penanggulangan bencana.
"Hari ini kami hadir untuk melakukan pendampingan pengukuran nilai kapasitas daerah di Papua Barat Daya melalui 71 indikator," katanya.
Menurut dia, indikator tersebut meliputi penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat terjadi bencana atau keadaan darurat, hingga pascabencana.
Trevi menjelaskan pengukuran kapasitas merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memahami risiko bencana yang ada di wilayahnya. Pengetahuan mengenai risiko tersebut menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan meningkatkan kapasitas menghadapi bencana.
"Dengan kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana, harapannya bencana yang secara alami ada di Papua Barat Daya dapat ditangani oleh pemerintah daerah maupun masyarakat ketika terjadi," ujarnya.
Ia mengatakan BNPB juga memberikan sejumlah bentuk pendampingan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, antara lain penyusunan dokumen kajian risiko bencana (KRB), rencana penanggulangan bencana, serta rencana kontingensi untuk masing-masing jenis bencana.
Pendampingan tersebut, kata dia, diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memenuhi standar pelayanan minimal dalam penanggulangan bencana sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan ketika terjadi keadaan darurat.
Selain itu, BNPB turut mendampingi penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P), serta memberikan pedoman dan standardisasi dalam penyusunan berbagai dokumen kebencanaan tersebut.
Trevi berharap hasil pengukuran melalui 71 indikator tersebut dapat menjadi dasar bagi Papua Barat Daya untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana yang ada di wilayah provinsi tersebut.