JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembentukan koalisi merupakan hal krusial guna menjamin stabilitas jalannya roda pemerintahan di tengah sistem demokrasi Indonesia.
Dengan jumlah populasi yang hampir menyentuh 300 juta jiwa serta bentang wilayah dan skala negara yang masif, mustahil bagi Indonesia untuk dikelola hanya oleh satu partai politik tunggal.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prabowo saat memberikan pidato kunci dalam acara penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada Senin (31/8/2026).
"Karena demokrasi, saya harus berkoalisi. Berkoalisi itu untuk memimpin dan memerintah dan mengurus negara yang sebentar lagi 300 juta orang," ucap Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa demokrasi dipilih bangsa Indonesia sebagai landasan sistem politik dan pemerintahan. Mengingat cakupan Indonesia yang amat luas, kepemimpinan nasional tentu memerlukan sokongan kekuatan politik yang kuat dan menyeluruh.
"Negara keempat terbesar di dunia. Tidak mungkin negara sebesar ini dipimpin hanya satu partai," tuturnya.
Di samping itu, beliau memandang konfigurasi politik tanah air saat ini sudah tergolong sangat efisien karena dihuni oleh 8 partai politik di parlemen, di mana 7 di antaranya turut menyatu dalam koalisi pemerintahan yang dikomandoinya.
"Kami ini sekarang delapan partai sudah luar biasa efisiennya. Banyak negara lain mungkin belasan partai, puluhan partai," kata Prabowo.
Sebagai perbandingan, Prabowo mencontohkan kondisi perpolitikan di Jepang serta Inggris. Menurut pandangannya, kuantitas partai politik yang lebih sedikit tidak otomatis menjamin terciptanya kestabilan pemerintahan.
"Kita lihat di Jepang walaupun hanya 2 partai besar, tapi dalam 5-6 tahun berapa kali ganti Perdana Menteri. Di Inggris dalam 5 tahun mungkin 7-8 kali Perdana Menteri," ungkapnya.
Bagi Prabowo, pergantian kepemimpinan yang terlalu sering berpotensi mengganggu stabilitas serta ketenteraman dalam mengurus negara. Oleh sebab itu, penting untuk senantiasa menjaga stabilitas politik demi kelangsungan pembangunan.
"Jadi bagaimanapun pemerintahan membutuhkan stabilitas, ketenangan," ujar Prabowo.
Pada kesempatan yang sama, beliau turut merespons berbagai kritik yang dialamatkan kepada susunan kabinet pemerintahannya yang sempat dicap sebagai "kabinet gemuk" dan dianggap kurang efisien. Menurutnya, ukuran besar kecilnya kabinet wajib dinilai secara objektif melalui perbandingan skala dengan negara lain.
Prabowo mencontohkan negara Timor Leste yang memiliki populasi sekitar 1,1 juta jiwa namun mempunyai 28 orang anggota kabinet.
Sebagai perbandingan, beliau menyebutkan bahwa jumlah penduduk di beberapa daerah di Indonesia, seperti Kabupaten Bogor atau Banyuwangi, jauh melampaui jumlah penduduk negara tetangga tersebut.
"Jadi demikian pemerintah koalisi yang saya pimpin, termasuk besar. 7 partai dari 8 partai di parlemen. Dan kabinet yang saya susun pernah dikatakan kabinet gemuk, tidak efisien.
Padahal ada negara Timor Leste yang jumlah penduduknya hanya 1 juta, lebih kecil dari banyak provinsi di Indonesia. Lebih kecil dari banyak kabupaten di Indonesia," sambung Prabowo.
"Mungkin Kabupaten Bogor jauh lebih besar dari Timor Leste. Banyuwangi berapa jumlah penduduk Banyuwangi? Mereka hanya 1,1 juta, kabinetnya 28. Kabinetnya Timor Leste 28. Tapi bukan itu yang saya maksud," pungkas Prabowo.