JAKARTA - Anggota Badan Pengkajian MPR RI I Wayan Sudirta menegaskan pentingnya meninjau ulang secara menyeluruh pelaksanaan desentralisasi serta otonomi daerah di Indonesia, agar dapat menjawab tantangan pembangunan pada masa mendatang.
Wayan menilai, evaluasi tersebut dibutuhkan dengan memperhatikan perkembangan desentralisasi di puluhan negara yang justru semakin memperkuat kedudukan pemerintah daerah.
“Harus diakui bahwa kami tertinggal mengembangkan desentralisasi dan otonomi daerah,” kata Wayan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Pernyataan itu disampaikan Wayan usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Kelompok III BP MPR RI bertajuk Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Desa di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (31/8).
Wayan menjelaskan bahwa Indonesia tidak dapat langsung menyimpulkan praktik desentralisasi selama ini gagal, tetapi dinamika yang terjadi menunjukkan perlunya evaluasi terhadap desain hubungan pusat dan daerah.
Oleh karena itu, Badan Pengkajian MPR RI menggelar FGD di pelbagai daerah untuk menyerap masukan dari akademisi dan pakar terkait efektivitas sistem yang sedang berjalan.
Fokus kajian mendasar yakni menguji sejauh mana desain konstitusi saat ini masih layak untuk mengakomodasi kepentingan daerah, menjaga persatuan nasional, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Masih kompeten tidak, masih pas tidak konstitusi kami? Atau barangkali ada beberapa bagian yang memang masih bagus, tapi sebagian lagi mungkin sudah mulai perlu dipertanyakan,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPR RI ini mengingatkan bahwa Indonesia menerapkan prinsip living constitution, yaitu konstitusi yang hidup dan berkembang mengikuti tuntutan zaman.
“Oleh karena itu, jika ada hal-hal yang masih perlu kami pertahankan ya dipertahankan. Tapi kalau perlu penyempurnaan, kenapa kami tidak melakukannya?” kata Wayan.
Lebih lanjut, Wayan mengungkapkan, pembahasan desentralisasi tidak sekadar pembagian kekuasaan, melainkan harus mencakup kedudukan desa, peran gubernur, hingga hubungan keuangan pusat dan daerah. Mengenai perdebatan mekanisme pilkada, baik secara langsung maupun lewat DPRD, Wayan menyatakan, “Pembahasan tetap dilakukan secara objektif.”
Tingkat keberhasilan desentralisasi pada akhirnya diukur dari sejauh mana sistem tersebut mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Secara khusus, Wayan menyoroti satu isu penting bagi Indonesia yaitu Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai rujukan pembangunan nasional.
“PPHN, menjawab pembangunan jangka pendek dan jangka panjang, kepentingan nasional dan kepentingan daerah-daerah,” tuturnya.
Wayan mencontohkan, tanpa adanya kerangka nasional yang jelas, program ratusan kepala daerah berisiko tidak berkesinambungan ketika terjadi pergantian kepemimpinan. Kehadiran PPHN menjadi fondasi agar arah pembangunan di semua tingkatan pemerintahan tetap selaras.
“Siapapun yang jadi presidennya, siapapun gubernurnya, bupati, wali kotanya harus tunduk pada haluan negara itu,” katanya.
Wayan optimistis kepemimpinan yang berada di dalam koridor haluan negara akan mempercepat pencapaian cita-cita nasional. Menurut Wayan, keberlanjutan pembangunan merupakan kunci utama menuju era baru.
“Indonesia mampu menyongsong Indonesia Emas kalau kami punya garis yang jelas, haluan yang jelas, bingkai yang jelas,” tegasnya.
Terkait kelanjutan pembahasan PPHN, Wayan membantah anggapan adanya kebuntuan. Wayan menjelaskan bahwa Badan Pengkajian MPR RI telah merampungkan kajian mendalam yang selanjutnya disampaikan pimpinan MPR kepada lembaga negara dan pemerintah.
“Kami berharap yang dikaji secara mendalam itu mendapat respons yang baik. Lalu ada tindak lanjut,” ucapnya.
Wayan juga meminta pemerintah tidak ragu membuka ruang amandemen konstitusi jika memang diperlukan, selama dilakukan secara terbatas.
“Bahkan amandemen pun kalau memang diperlukan, itu sesuatu yang biasa saja. Cuma kami bingkai amandemen seperti apa saja, agar amandemen ini tidak ngelantur, tidak melebar, tidak terkontrol,” ujarnya.
Sebagai penutup, Wayan mengajak seluruh pihak mendiskusikan persoalan tata negara ini secara rasional dan mengesampingkan kekhawatiran politik berlebihan karena komitmen terhadap NKRI telah tertanam kuat.
“Enggak usah takut, harus ada keberanian,” kata Wayan.