JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus mengoptimalkan pengawasan terintegrasi terhadap pengaruh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada sektor perekonomian, terutama kelancaran sarana transportasi udara.
“Kementerian Kehutanan terus memantau secara terpadu perkembangan titik panas (hotspot), kondisi kebakaran di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, serta jarak pandang,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Selanjutnya, Ristianto menuturkan bahwa data tersebut menjadi salah satu acuan penting bagi pemerintah dalam menetapkan skala prioritas penanganan serta menyuplai panduan informasi bagi publik.
“Kami memahami bahwa gangguan asap berpotensi mempengaruhi mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, dan keselamatan penerbangan,” ujar dia.
Berdasarkan pengamatan terkini Kemenhut, tingkat kualitas udara dan jarak pandang berpotensi bervariasi di tiap daerah serta fluktuatif dalam durasi singkat, yang dipengaruhi oleh tingkat konsentrasi asap, arah beserta kecepatan angin, intensitas hujan, serta faktor atmosfer lainnya.
Ristianto menjelaskan, pihak Kemenhut senantiasa menginformasikan perkembangan secara transparan lewat media resmi dan platform SiPongi.
“Khusus untuk perjalanan udara, masyarakat kami imbau mengikuti informasi terbaru dari BMKG, otoritas bandara, AirNav Indonesia, dan maskapai penerbangan,” kata dia.
Di samping itu, ia menegaskan bahwa segala kebijakan operasional penerbangan senantiasa memprioritaskan faktor keselamatan serta berada di bawah kewenangan penuh pihak otoritas bandara sesuai situasi riil di lapangan.
“Masyarakat juga sebaiknya melakukan konfirmasi kepada maskapai sebelum menuju bandara, terutama di wilayah yang mengalami gangguan asap,” ujar Ristianto.
Guna meredam kasus karhutla di berbagai wilayah yang terdampak, Kemenhut bersama instansi terkait turut mengintensifkan penanganan secara adaptif menyesuaikan dinamika di lokasi kejadian.
Berbagai upaya yang dijalankan mencakup kegiatan pengawasan serta deteksi dini, validasi titik panas melalui peninjauan langsung, pemadaman darat, hingga pembatas penyebaran api.
Lebih lanjut, penuntasan pendinginan, pengawasan via udara, pengerahan bom air (water bombing), serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada daerah dan waktu yang memenuhi kriteria klimatologis.