JAKARTA - Perkumpulan Mitra Berdaulat Gerakan Nasional (Permit BGN) mendesak pemerintah agar memberi kejelasan bagi masyarakat yang sudah menanamkan modal dan menyiapkan infrastruktur guna menunjang kelanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sterren Silas Samberi, selaku Ketua Umum Permit BGN, mengungkapkan bahwa para calon mitra penyedia fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejauh ini telah bertindak sesuai dengan prosedur dan regulasi resmi dari pemerintah.
"Mereka bergerak bukan karena spekulasi bisnis semata, melainkan karena percaya bahwa ini adalah program negara dan mereka dipanggil untuk menjadi bagian dari keberhasilan MBG,” ucap Sterren melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta pada hari Sabtu (5/9/2026).
Menurut keterangannya, sejumlah calon mitra sudah menggelontorkan dana investasi yang tidak sedikit guna melengkapi syarat fasilitas usai mendapat lampu hijau lewat sistem bentukan Badan Gizi Nasional (BGN).
Oleh sebab itu, evaluasi serta penyelarasan regulasi pada program berskala nasional ini merupakan langkah krusial yang harus dieksekusi pemerintah.
Kendati demikian, berbagai dinamika kebijakan, seperti moratorium ataupun penundaan operasional sementara waktu dalam situasi khusus, harus diimbangi dengan skema yang menjamin kepastian bagi para calon mitra yang terlanjur berinvestasi.
Merujuk pada data yang dikumpulkan oleh Permit BGN, masalah ini berdampak pada kurang lebih 13 ribu calon mitra maupun pihak dapur persiapan yang kini menantikan kejelasan terkait kelanjutan proses yang sedang berjalan.
"Kami memahami pemerintah harus melakukan evaluasi untuk memastikan MBG berjalan dengan baik, tetapi, evaluasi kebijakan jangan sampai membuat masyarakat yang telah mengikuti mekanisme pemerintah kehilangan kepastian," tegasnya.
Sterren menuturkan bahwa kesuksesan program MBG tidak semata-mata diukur dari besaran dana dan kuantitas penerima manfaat, melainkan juga dipengaruhi oleh ekosistem kemitraan yang menjadi pilar keberlangsungan program tersebut.
"Keberlanjutan MBG perlu didukung tata kelola yang baik, kepastian hukum, perlindungan investasi yang wajar, serta kepentingan masyarakat dan penerima manfaat," tuturnya.
Pada kesempatan terpisah sebelumnya, Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengimbau para mitra agar lekas melaporkan pihak tak bertanggung jawab yang menuntut pungutan biaya terkait operasional SPPG.
"Kalau oknum-oknum yang menjajakan jasa atau meminta imbalan uang mengatasnamakan saya atau pimpinan yang lain saya pastikan berita itu tidak benar. Dan Anda, korban, wajib segera melapor kepada pihak yang berwajib kepolisian sehingga tindak pidana ini bisa segera ditindaklanjuti," pungkasnya.
Pihak BGN menggarisbawahi bahwa mereka tidak pernah mendelegasikan wewenang kepada siapa pun guna membuka, memfasilitasi, maupun berkomunikasi dengan mitra perihal operasionalisasi SPPG.
"Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan saya, ibu wakil kepala (waka) atau pak waka, atau pimpinan siapapun yang memberikan iming-iming bahwa nanti akan dibantu dapur-dapur yang belum beroperasi untuk segera beroperasi. Saya pastikan itu bohong dan itu adalah tindak pidana penipuan," ucap pria yang akrab disapa Mas Dar itu.