JAKARTA - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) memacu peningkatan kepastian pasokan energi untuk industri keramik dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan produksi serta daya saing, terlebih di tengah masifnya rencana perluasan kapasitas.
Ketua Umum Asaki Edy Suyanto, melalui keterangan yang dikonfirmasi pada hari Senin, mengungkapkan bahwa minimnya ketersediaan gas kini mulai memengaruhi langsung aktivitas produksi keramik.
Menurut dia, situasi ini juga diperparah dengan melonjaknya harga gas industri untuk Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), dari yang awalnya berkisar 8 dolar AS per MMBTU kini merangkak naik ke level sekitar 9 dolar AS per MMBTU.
Edy menilai, minimnya pasokan serta melambungnya tarif gas ini berpotensi mengancam daya saing industri keramik lokal. Padahal, para pelaku usaha telah merancang perluasan kapasitas berskala masif yang sangat bergantung pada kepastian ketersediaan energi.
Untuk tahun 2026, tercatat adanya penambahan kapasitas produksi sebanyak 38 juta meter persegi. Angka ini mendongkrak kapasitas terpasang industri keramik nasional dari 648 juta meter persegi pada 2025 menjadi 686 juta meter persegi.
Selanjutnya, tambahan kapasitas sebesar 72 juta meter persegi per tahun diprediksi akan terealisasi mulai 2027 hingga paruh pertama tahun 2028. Dengan begitu, total kapasitas terpasang pada industri keramik diestimasikan menyentuh 758 juta meter persegi.
Langkah perluasan ini menelan dana investasi hingga Rp12 triliun serta membuka peluang penyerapan 7.500 tenaga kerja. Oleh karena itu, Edy menegaskan bahwa terjaminnya pasokan energi merupakan elemen krusial demi memastikan kelancaran rencana investasi maupun peningkatan kapasitas tersebut berjalan optimal.
Di sisi lain, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP), Yustinus, menuturkan bahwa realisasi suplai gas HGBT di wilayah Jawa bagian barat saat ini baru menyentuh 88-90 persen dari kuota yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM Nomor 281.K/2026.
Menurut Yustinus, persoalan yang dihadapi industri tidak sebatas pada volume pasokan, melainkan juga menyangkut harga gas yang harus dilunasi untuk memenuhi kebutuhan yang melampaui realisasi pasokan tersebut.