JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia melalui instansi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus menggenjot upaya penguatan tingkat kesiapan sumber daya manusia (SDM) nasional guna mengoptimalkan pemanfaatan peluang program magang kerja serta peningkatan kapasitas pengembangan keterampilan lewat jalur Employment for Skill Development Program (ESDP) di negara Jepang.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi, melalui keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta pada hari Jumat, memaparkan bahwa langkah progresif tersebut direalisasikan di antaranya melalui mekanisme intensifikasi pertukaran informasi, transfer wawasan pengetahuan, serta berbagi pengalaman empiris bersama lembaga Japan Council of Local Authorities for International Relations (J.CLAIR).
“Kami sangat tertarik untuk mengetahui peran pemerintah daerah dan J.CLAIR dalam mendukung penerimaan, kehidupan, dan integrasi peserta ESDP di tingkat lokal,” kata Cris.
Ia menilainya bahwa pelaksanaan agenda pertukaran pengetahuan tersebut membuka peluang berharga bagi Indonesia untuk mendalami secara komprehensif mengenai sejauh mana keterlibatan aktif pemerintah daerah serta J.CLAIR dalam mendampingi para peserta program ESDP agar mampu beradaptasi secara mulus dengan pola ritme kehidupan di Jepang.
“Hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam mempersiapkan peserta, baik sebelum keberangkatan maupun selama berada di Jepang,” ujar Cris.
Berdasarkan pandangannya, skema program ESDP ini tidak sekadar berfungsi sebagai jembatan untuk membukakan akses kesempatan bekerja di luar negeri semata, melainkan turut bertindak sebagai wahana krusial bagi para peserta untuk menyerap ragam keterampilan teknis, menimba pengalaman kerja profesional, menguasai pengenalan teknologi mutakhir, serta mendalami etos budaya kerja khas Jepang.
“Keberhasilan ESDP sangat ditentukan oleh kesiapan lingkungan kerja dan lingkungan sosial di daerah tempat peserta tinggal dan bekerja. Karena itu, kami ingin mengetahui bagaimana J.CLAIR mendukung terciptanya lingkungan yang ramah bagi pekerja asing, termasuk koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta,” kata Cris.
Ia menambahkan keterangan bahwa rekam jejak pengalaman yang dimiliki oleh pihak Jepang dalam membantu proses adaptasi para pekerja migran asing tersebut dapat diadopsi sebagai bahan masukan strategis bagi jajaran Kemnaker dalam mematangkan persiapan peserta ESDP asal Indonesia.
“Melalui pertukaran pengetahuan ini, kami berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai potensi dan kesiapan SDM Indonesia,” kata Cris.
“Kami juga ingin membangun perspektif positif di Jepang mengenai potensi tenaga kerja Indonesia sehingga kesempatan bagi peserta ESDP Indonesia dapat semakin terbuka, terutama pada sektor-sektor yang memiliki prospek pengembangan keterampilan yang baik,” imbuhnya.
Cris mengungkapkan harapannya agar sinergi kerja sama antara Kemnaker dan pihak Jepang ini dapat terus dirawat dan diekstensikan pertumbuhannya, tidak terbatas pada ranah penempatan para peserta program ESDP saja, melainkan mencakup pula aspek perluasan pengembangan keterampilan, pertukaran data pasar tenaga kerja, peningkatan mutu pusat pelatihan, serta jaminan penguatan dukungan dari institusi pemerintah daerah, terkhusus dalam mengawal keselamatan peserta selama menjalani penugasan di Jepang.
“Kami terbuka untuk melanjutkan pembahasan apabila terdapat program yang dapat dikembangkan bersama, termasuk pertukaran pengetahuan dan praktik mengenai pengelolaan serta integrasi tenaga kerja asing di tingkat lokal,” katanya.
