JAKARTA — Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperoleh alokasi pagu indikatif senilai Rp37,29 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2027.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU Roy Rozali Anwar menguraikan bahwa sebanyak 92,71% dari total pagu atau setara Rp34,6 triliun diarahkan secara langsung guna memperkuat program infrastruktur konektivitas lintas daerah.
“Pagu anggaran tahun anggaran 2027 sebesar Rp37,29 triliun. Sebesar 7,29% atau Rp2,72 triliun akan dimanfaatkan untuk program dukungan manajemen dan 92,71% atau Rp34,6 triliun untuk program infrastruktur konektivitas,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI, Senin (7/9/2026).
Roy menambahkan, dari total pagu belanja senilai Rp37,29 triliun tersebut, porsi dana terbesar disiapkan untuk menunjang kegiatan preservasi jalan dan jembatan demi menjaga tingkat kemantapan serta kelancaran konektivitas logistik nasional.
Berdasarkan rinciannya, porsi preservasi jalan dan jembatan memegang bagian terbesar yakni 44,25% atau mencapai Rp16,507 triliun.
Sementara itu, alokasi untuk infrastruktur fisik mencakup pembangunan jalan baru senilai Rp8,22 triliun atau mencakup 22,05%. Berikutnya, anggaran guna mendukung pembangunan jembatan ditetapkan sebesar Rp6,46 triliun atau mencakup 17,34% dari total pagu yang dialokasikan.
"Kemudian, pembangunan jalan tol sebesar 5,46% dari pagu atau sebesar Rp3,157 triliun, dan turbinwas [pengaturan, pembinaan, dan pengawasan] - cadangan bencana sebesar 0,61% atau Rp223 miliar," jelas Roy.
Di sisi lain, anggaran bagi dukungan operasional manajemen ditetapkan sebesar Rp2,71 triliun, yang sebagian besar penyerapannya difokuskan pada belanja pegawai demi memastikan kesejahteraan aparatur sipil negara.
"Belanja pegawai tersebut digunakan untuk membayar gaji beserta tunjangan, 14.326 pegawai termasuk PNS dan P3K di lingkungan Ditjen Bina Marga," pungkas Roy.
Sebelumnya, secara keseluruhan Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh pagu Tahun Anggaran (TA) 2027 senilai Rp114,59 triliun. Angka tersebut terpaut jauh di bawah kebutuhan riil kementerian yang sebelumnya tercatat mencapai Rp219,81 triliun.
