JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ada 53.971 tempat tinggal hancur di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) imbas lindu bermagnitudo 7,7.
Angka ini adalah pemutakhiran pada hari kedelapan atau hingga Sabtu (22/8). Dari total itu, sejumlah 19.006 hunian berstatus hancur parah, 11.777 bangunan hancur level menengah, serta 23.188 hunian hancur level rendah.
"Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri dari 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan," ujar Berton SP Panjaitan, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, serta Komunikasi Kebencanaan BNPB melalui siaran pers tertulis, Ahad (23/8/2026).
Ia meneruskan, di Kabupaten Manggarai terdata ada 7.045 bangunan, yang mencakup 3.582 hancur parah, 2.113 menengah, serta 1.350 rendah. Untuk Kabupaten Manggarai Timur dilaporkan ada 17.039 hunian, yang meliputi 6.713 hancur parah, 4.496 menengah, serta 5.830 rendah.
Di Kabupaten Manggarai Barat terlaporkan 9.402 hunian yang hancur, terbagi atas 3.334 hancur parah, 1.438 menengah, serta 4.630 rendah.
Di Kabupaten Ngada terdapat 8.129 bangunan, terbagi menjadi 1.973 hancur parah, 1.678 menengah, serta 4.478 rendah. Di lain sisi, Kabupaten Sikka melaporkan 3.574 hunian, terperinci menjadi 939 hancur parah, 622 menengah, serta 2.013 rendah.
Berton mengutarakan jika jumlah ini masih berstatus tentatif lantaran aparat di lokasi kejadian masih menjalankan proses verifikasi serta validasi.
"Saat ini, data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa telah diperoleh untuk Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka," terangnya.
Sementara itu, ia menyebutkan, bagi Kabupaten Manggarai, tahapan pemasukan data masih berjalan serta diharapkan bisa didapatkan kurun waktu satu sampai dua hari mendatang.
Menurut penjelasannya, spesial bagi Kabupaten Nagekeo, tahapan verifikasi sudah dilaksanakan sepanjang dua hari melalui perangkat pemerintah setempat dengan memakai alat pencatatan milik BNPB.
"Apabila hasil verifikasi telah dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, maka akan dilakukan verifikasi ulang untuk memastikan akurasinya," tuturnya.
Ia memaparkan jika kalkulasi kehancuran hunian merupakan tahapan pertama buat BNPB beserta pemerintah setempat untuk menaksir keperluan petugas enumerator yang akan dikerahkan guna menjalankan verifikasi serta validasi di area bencana.
"Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak," ucapnya.