JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pihak pemerintah bakal memulihkan dokumen administrasi milik masyarakat yang hilang atau rusak akibat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemulihan tersebut mencakup KTP, kartu keluarga (KK), sertifikat tanah, hingga berkas kepemilikan kendaraan.
Tito menerangkan bahwasanya area bagian utara Kabupaten Nagekeo menjadi salah satu wilayah yang menderita dampak terparah. Sejumlah kediaman warga ambruk dan dokumen-dokumen penting berhamburan hilang disapu bencana.
“Cukup banyak Nagekeo daerah bagian utara yang kena air, kemudian rontok rumahnya. Waktu kami datang ke lokasi, permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka dikembalikan lagi,” kata Tito saat memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam agenda peninjauan penanganan dampak gempa bumi di Nagekeo, NTT, Rabu (26/8/2026).
Untuk kategori dokumen kependudukan, Tito menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah menerjunkan tim khusus ke lapangan. Tim ini memikul tugas memproses pencetakan ulang KTP, KK, serta dokumen administrasi kependudukan lainnya yang hilang maupun rusak.
“Kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain sudah bergerak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat,” ujarnya.
Di luar berkas kependudukan, pihak pemerintah menyiapkan pula fasilitas penggantian sertifikat tanah milik warga yang hilang imbas gempa. Tito menyebutkan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menerjunkan tim khusus ke kawasan terdampak.
“Kami sudah menghubungi Menteri ATR/BPN. Sertifikat juga banyak yang hilang. Kami minta juga Bapak Menteri ATR untuk mengirim tim, Pak Nusron dan semuanya tanpa bayar,” kata Tito.
Pemerintah turut berkoordinasi dengan pihak Kapolri guna memulihkan dokumen kendaraan masyarakat yang sirna, semisal surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), serta buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB).
“Kami sudah menghubungi Bapak Kapolri karena juga sama, SIM, STNK, BPKB banyak yang hilang. Jadi kami mohon kepada Bapak Kapolri juga untuk menugaskan tanpa bayar, gratis bagi masyarakat,” ujarnya.
Di lain sisi, Tito mengabarkan bahwasanya kondisi infrastruktur dasar pada area terdampak pada umumnya telah kembali pulih normal. Kendati demikian, masyarakat masih memilih berdiam di dalam tenda pengungsian lantaran kediaman mereka rusak ataupun dipicu rasa cemas terhadap guncangan gempa susulan.
“Kalau infrastruktur dasar hampir semuanya normal. Yang ditakutkan masyarakat sekarang di tenda karena satu karena rumahnya rusak atau karena takut gempa susulan,” kata Tito.
Oleh sebab itu, jajaran pemerintah kini menempatkan penguatan alur distribusi logistik sebagai prioritas utama, terutamanya untuk merangkul masyarakat di wilayah terpencil.
“Kebutuhan dasar logistik untuk mereka sampai ke daerah-daerah terpencil,” ujarnya.
Tito menyatakan bahwasanya suntikan dana Rp20 miliar serta Rp40 miliar yang dikucurkan pemerintah bakal amat membantu mencukupi kebutuhan penanganan tersebut. Guna menjamin anggaran digunakan secara tepat sasaran, Kemendagri bakal menurunkan empat tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen).
“Kami mohon izin mengirimkan empat tim dari Itjen untuk meyakinkan bahwa uang itu betul-betul digunakan,” katanya.
Tito mengutarakan pula bahwa pemerintah belum dapat mengeksekusi pembangunan kembali hunian warga selama ancaman gempa susulan masih mengintai. Proses rekosntruksi fisik baru berjalan usai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi bahwasanya pergerakan lempeng telah stabil. Sembari menantikan kepastian kondisi tersebut, seluruh bupati diinstruksikan melakukan pendataan rumah warga yang menderita kerusakan kategori ringan, sedang, hingga berat.
“Kami nggak bisa melakukan pembangunan untuk rumah-rumah itu di masa gempa susulan ini sampai pengumuman BMKG bahwa posisi lempengan stabil. Kami sudah meminta kepada seluruh bupati melakukan pendataan rumah rusak ringan, sedang, berat,” ujar Tito.
Rincian data kerusakan itu kelak bakal diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tito menyebutkan skema penanganan ini meniru keberhasilan pengalaman penanggulangan bencana di Aceh, yakni dengan menempatkan petugas BPS secara langsung bersama tim pendataan di lapangan.
“Pengalaman di Aceh supaya lebih cepat BPS-nya nempel. Nempel langsung kepada tim ini sehingga langsung didata dan langsung verifikasi setiap rumah,” katanya.
Setelah tahapan verifikasi rampung dan situasi dinyatakan kondusif, kucuran dana bantuan perbaikan rumah bakal dialirkan via Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tito memperincikan bantuan bagi rumah rusak ringan dipatok Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, sedangkan alokasi untuk rumah rusak berat saat ini dinaikkan menjadi Rp75 juta.
“Yang ringan Rp15 juta, Rp30 juta sedang, berat Rp60 juta? Sekarang naik Rp75 juta. Sudah Rp75 juta,” ujar Tito.
Menurut penjelasan Tito, sistem tata kelola ini memungkinkan warga mengantongi dana bantuan sesaat setelah kondisi wilayah dinyatakan aman sehingga pengerjaan ulang rumah dapat langsung dikebut.
“Jadi begitu nanti sudah dinyatakan stabil mereka uang sudah diterima, langsung mereka bangun semua,” katanya.