JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa kemajuan digitalisasi pemerintahan telah menyentuh angka sekitar 80% dan dijadwalkan meluncur secara nasional pada Oktober 2026.
Luhut menyampaikan bahwa transformasi digital ini merupakan bagian dari langkah strategis negara dalam mengakselerasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
"Bisa dikatakan mungkin 80% dari target kami sebelum peluncuran nasional pada Oktober mendatang," katanya di Shangri-La, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).
Menurut Luhut, program digitalisasi tersebut juga berkaitan erat dengan agenda deregulasi serta percepatan layanan perizinan. Kebijakan ini diharapkan mampu mewujudkan iklim investasi yang kian efisien serta mendongkrak daya saing bangsa di kancah global.
Sebagai ilustrasi nyata, Luhut menerangkan bahwa teknologi AI mampu menganalisis serta memberikan catatan terhadap dokumen setebal 1.600 halaman hanya dalam durasi 30 detik saja, yang kemudian memproduksi sejumlah saran strategis guna mendukung proses perumusan kebijakan.
"Saya akan memberikan satu contoh, seperti di kantor Pak Rosan, 1.600 halaman hanya 30 detik diberi komentar oleh AI dan AI tersebut dapat memberi beberapa rekomendasi," jelasnya.
Lebih lanjut, Luhut mengemukakan bahwa agenda prioritas berikutnya ialah menguatkan daya saing nasional lewat sinergi digitalisasi dan deregulasi. Pemerintah bertekad merombak sistem tata kelola dari hulu sampai hilir agar setiap layanan publik menjadi jauh lebih cepat, terbuka, serta mudah diantisipasi oleh para pelaku usaha maupun masyarakat luas.
"Digitalisasi akan mendigitalisasi proses pemerintahan dari hulu ke hilir untuk membuat layanan lebih cepat, lebih transparan, dan lebih dapat diprediksi bagi dunia usaha dan masyarakat," tuturnya.