JAKARTA - Pemerintah bakal menanggung pelunasan kewajiban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh peninggalan Presiden Joko Widodo yang jumlahnya menyentuh kisaran US$ 7,26 miliar.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan, pihak pemerintah saat ini masih mematangkan rancangan skema guna menuntaskan beban tersebut bersama Danantara, di mana agenda pembahasannya dijadwalkan berlangsung pada 15 September 2026.
"Masih kami diskusikan, itu tanggal 15 September 2026. Yang jelas akan diserahkan ke kami (utang ditanggung pemerintah)," ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Jumat (28/8/2026).
Purbaya menerangkan, jajarannya terus mencari format skema paling ideal guna menjamin pelunasan kewajiban utang itu dapat terlaksana dengan baik.
Berdasarkan keterangan Purbaya, salah satu alternatif yang sedang ditelaah mencakup keikutsertaan sejumlah Special Mission Vehicle (SMV) di lingkungan Kementerian Keuangan, meski kepastian mengenai entitas SMV yang dipilih belum ditetapkan secara resmi.
"Kami bisa melibatkan beberapa SMV dari Kementerian Keuangan. Tapi belum saya umumkan, karena belum tahu, masih dalam proses diskusi," jelasnya.
Purbaya menambahkan, ada kemungkinan dua badan SMV yang nantinya diikutsertakan dalam mengelola skema pelunasan utang tersebut. Pemerintah masih menimbang paduan SMV mana yang paling selaras, baik dari kelompok berkapasitas kecil maupun besar.
"SMV-nya dua mungkin. Bisa juga kami pakai SMV yang kecil dan juga yang besar. Kami lihat nanti skema yang paling pas seperti apa. Masih diolah" katanya.
Ia menggarisbawahi, tahapan perembukan ini masih bergulir sehingga belum memunculkan putusan final terkait mekanisme pembayaran utang Whoosh tersebut.
