JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengakui sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum berjalan optimal.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih masih menghadapi sejumlah persoalan yang perlu dibenahi.
Menurut Zulhas, hampir 20 bulan pemerintahan Prabowo telah menghasilkan sejumlah capaian, khususnya di sektor pangan. Dia mencontohkan sektor pangan sebagai salah satu bidang yang telah menunjukkan hasil.
Menurutnya, Indonesia pada 2025 untuk pertama kalinya tidak lagi mengimpor beras dan mencatat surplus sebesar 4,2 juta ton.
Namun, Zulhas juga mengakui terdapat program yang belum berhasil dan masih membutuhkan perbaikan, salah satunya program MBG yang masih menghadapi persoalan. Dia bahkan menyebut masih terdapat praktik kecurangan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Tapi ada juga yang tidak berhasil, kami akui. Misalnya makanan bergizi [MBG]. Betul. Banyak culas, banyak maling di situ, banyak penyalahgunaan, kami akui, diproses hukum, sudah,” kata Zulhas dalam acara Penandatanganan Perjanjian Penyaluran Dana Proyek RBP REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 untuk 10 Provinsi di JB Tower, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).
Dia mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan penertiban terhadap berbagai persoalan tersebut. Zulhas optimistis permasalahan dalam program MBG dapat diselesaikan dalam 1–2 bulan ke depan.
“Kami bekerja keras sekarang untuk ditertibkan, untuk kami tertibkan. Sudah mulai tanda-tanda 1–2 bulan kasih waktu kami akan selesai," ujarnya.
Selain itu, Zulhas juga menyoroti program pembangunan 80.000 KopDes/Kel Merah Putih yang masuk dalam evaluasi. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut tidak mudah, terutama karena kondisi geografis sejumlah lokasi.
“Ada juga pekerjaan yang besar, membangun koperasi 80.000 [unit KopDes/Kel Merah Putih], tidak gampang. Wah ada yang di gunung, ya kami tertibkan. Kalau di gunung orang enggak bisa naik, mobil enggak bisa naik, masa ada [KopDes/Kel Merah Putih]. Ah itu ya kami tertibkan,” tuturnya.
Dia mengatakan pemerintah masih melakukan pengecekan untuk mengetahui penyebab persoalan di lapangan dan memastikan KopDes/Kel Merah Putih dapat berjalan sesuai tujuan.
Selain MBG dan KopDes/Kel Merah Putih, Zulhas mengatakan pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Dia membandingkan perkembangan nilai tukar petani (NTP) dengan nilai tukar nelayan (NTN). Menurutnya, nilai tukar petani komoditas karbohidrat telah meningkat dari 116 menjadi 127. Sementara itu, nilai tukar nelayan masih berada di level 103.
“Juga ada lagi yang belum berhasil, mengangkat nasib nelayan. Kalau petani karbohidrat padi nilai tukar dari 116 sudah kami naik 127 sudah jauh. Tapi yang nelayan ukurannya jelas, 103 masih, Pak Raja Juli. Nelayan itu masih 103,” ucapnya.
Zulhas menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena nelayan masih menjadi kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Dia menargetkan nilai tukar nelayan dapat meningkat hingga 120 melalui kebijakan pemerintah yang akan difokuskan pada tahun ini dan tahun depan.
“Tahun ini kami akan fokus nelayan dari 103, doakan mudah-mudahan kami bisa kejar sampai 120. Saya ngawalin ini tahun ini dan tahun depan,” lanjutnya.
Zulhas mengatakan masih ada pekerjaan rumah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dia menyoroti nilai tukar nelayan yang saat ini masih berada di level 103, jauh di bawah nilai tukar petani tanaman pangan yang telah meningkat dari 116 menjadi 127.
Di samping itu, Zulhas juga menyoroti keterbatasan nelayan Indonesia dalam menangkap ikan di wilayah perairan yang lebih jauh.
Menurutnya, kondisi ekonomi nelayan yang lemah membuat mereka tidak memiliki kapal dengan kapasitas memadai untuk melaut hingga ke tengah laut. Kondisi tersebut turut membuka peluang bagi kapal-kapal nelayan asing untuk masuk dan mencuri sumber daya ikan Indonesia.
“Ikan kami menurut Menteri Kelautan Rp200 triliun lebih per tahun dicuri karena nelayan negara lain punya kemampuan kapalnya besar,” pungkasnya.
