LIPUTANFINANSIAL.COM — Vonis tersebut dibacakan Jumat (13/12/2024) oleh Pengadilan Ekuador setelah jaksa membuktikan Moreno menerima aliran dana suap dari perusahaan konstruksi asal China. Hakim Manuel Cabrera menyatakan perbuatan Moreno sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum.
“Perilaku Lenin Moreno konsisten dengan tuduhan yang diajukan jaksa: kejahatan penyuapan yang diatribusikan kepada pejabat publik,” ujar Cabrera saat membacakan putusan.
Aliran Dana Suap ke Keluarga dan Rekan Bisnis
Jaksa penuntut mengungkap perusahaan pelat merah China, Sinohydro, membayar suap sekitar USD 76,1 juta atau setara Rp 1,2 triliun antara 2009 hingga 2018. Dana tersebut disalurkan melalui kontrak konsultasi fiktif dan diteruskan ke rekening luar negeri serta perusahaan cangkang di negara-negara surga pajak.
Selain Moreno, istri dan anak perempuannya, dua saudara laki-lakinya beserta istri masing-masing, juga dijatuhi hukuman dua setengah tahun penjara. Mantan Duta Besar China untuk Quito, Cai Runguo, menerima vonis lima tahun penjara.
Investigasi Kejaksaan Agung Ekuador yang dimulai Maret 2023 menemukan Moreno dan kerabat dekatnya menerima lebih dari USD 1 juta selama menjabat sebagai wakil presiden periode 2007-2013.
Pembangkit Listrik Bermasalah dan Bantahan Moreno
PLTA Coca Codo Sinclair yang menjadi objek perkara mulai beroperasi pada 2016 dan tercatat mengalami berbagai masalah teknis sejak saat itu. Proyek ini merupakan pembangkit listrik tenaga air terbesar di Ekuador.
Moreno, yang memimpin Ekuador periode 2017-2021, membantah seluruh tuduhan dan menegaskan dirinya tidak terlibat dalam penandatanganan maupun pengawasan kontrak proyek. Pria berusia 73 tahun itu kembali ke Ekuador dari Paraguay untuk menjalani persidangan.
“Anda melihat tempat yang salah. Lihatlah mereka yang menandatangani kontrak, mereka yang memiliki kebiasaan meminta komisi,” kata Moreno di hadapan majelis hakim.
Putusan ini menjadi preseden penting bagi penegakan hukum di Ekuador, khususnya dalam pemberantasan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara dan perusahaan asing.
