LIPUTANFINANSIAL.COM — Pemerintah sedang gencar merampingkan BUMN. Targetnya ambisius: sedikitnya 700 badan usaha milik negara harus ditutup hingga akhir 2026. Dari langkah ini, negara diharapkan menghemat Rp 100 triliun, terutama dari pengurangan gaji direksi dan komisaris.
Sejauh ini, 290 BUMN yang tidak produktif sudah dilikuidasi dalam dua tahun terakhir. Hematnya baru Rp 50 triliun. Sisanya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan.
Hemat Rp 100 Triliun, dari Mana Saja?
Penutupan 700 BUMN bukan tanpa alasan. BUMN yang jadi sasaran adalah entitas yang terus merugi, berkinerja buruk, dan tidak menguntungkan. Pemerintah menilai, memelihara perusahaan-perusahaan seperti ini hanya membebani keuangan negara.
Setelah proses ini selesai, jumlah BUMN diproyeksikan menyusut drastis. Yang tersisa hanya sekitar 200 hingga 250 perusahaan yang dianggap sehat secara finansial dan operasional.
Dana hasil penghematan ini rencananya dialihkan ke program jaring pengaman sosial. Fokusnya pada hal-hal yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Merger BUMN Karya: PTPP dan Adhi Diprioritaskan
Di sektor infrastruktur, Danantara mempercepat konsolidasi besar-besaran. PT PP dan Adhi Karya menjadi prioritas pertama untuk digabung. Targetnya, merger tuntas pada kuartal keempat tahun ini.
Total ada 7 BUMN Karya yang ikut dalam program konsolidasi ini. Hutama Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, Brantas Abipraya, dan Nindya Karya juga masuk daftar. Semuanya bakal dilebur menjadi 3 entitas yang lebih kuat.
Merger ini sempat tertunda dari target awal Juni 2026. Penyebabnya, proses restrukturisasi utang yang cukup kompleks. Tapi Danantara memastikan penyesuaian operasional tetap berjalan lancar.
Kabar baiknya, proses integrasi ini tidak akan memicu PHK massal. Pekerja di masing-masing perusahaan diharapkan tetap aman.
Bagi masyarakat, restrukturisasi BUMN ini mungkin terdengar seperti urusan korporasi yang jauh dari keseharian. Tapi efeknya bisa terasa dari belanja negara yang lebih efisien, hingga kesehatan industri konstruksi nasional yang menentukan proyek-proyek infrastruktur publik ke depan.
