JAKARTA - Pemerintah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) sebagai dua bank penyedia rekening perdana bagi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, seluruh warga negara Indonesia yang memasuki usia 17 tahun nantinya bakal langsung dibukakan rekening perbankan secara otomatis seiring dengan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Mengenai pemilihan BRI dan BSI, Airlangga mengungkapkan alasannya lantaran kedua institusi tersebut adalah bagian dari bank Himbara. Di samping itu, BRI dan BSI dinilai sebagai bank BUMN yang sanggup menjangkau masyarakat hingga ke kawasan pelosok desa.

"[Karena BRI dan BSI] Himbara yang retail," kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (8/9/2026).

Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebutkan bahwa penunjukan yang 'hanya' melibatkan dua bank Himbara ini disebabkan oleh program satu warga satu rekening yang masih berstatus proyek percontohan, sehingga peluang penunjukan bank lainnya tetap terbuka di kemudian hari.

Selanjutnya, Airlangga menuturkan bahwa skema ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Nanti, setiap rekening baru yang diresmikan bakal memperoleh setoran saldo awal dari pemerintah senilai Rp50.000 untuk tiap individu.

Guna menjamin dana awal tersebut tidak tergerus pemotongan biaya administrasi rutin, Airlangga menerangkan bahwa Bank Indonesia (BI) beserta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap menerbitkan aturan khusus.

"Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah khusus yang ini enggak boleh disedot," kata Airlangga.

Mantan Menteri Perindustrian tersebut menjabarkan bahwa kebijakan satu rekening untuk satu warga ini ditujukan guna memperkuat ekosistem pembayaran digital seperti QRIS serta mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih presisi.

Airlangga pun optimistis penetrasi transaksi nontunai di lapisan masyarakat bawah bakal terdorong naik. Sementara dalam hal penyaluran bansos, pemerintah pusat dapat langsung mentransfer bantuan tunai ke rekening penerima tanpa bantuan pihak ketiga.

"Jadi dari Kementerian Keuangan bisa langsung ke rekening individu masing-masing," tutupnya.