JAKARTA - Peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) beserta kapasitas riset masih menjadi tantangan bagi Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing di kancah global.
Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memperluas kerja sama antara perguruan tinggi dan mitra global melalui program joint degree dan joint research.
Kedua skema tersebut dinilai mampu membuka akses bagi mahasiswa, dosen, serta periset untuk memperoleh pengalaman akademik dan jejaring internasional. Langkah ini sekaligus berfungsi menstimulasi pengembangan riset agar selaras dengan kebutuhan di dalam negeri.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ojat Darojat, mengutarakan bahwa pengembangan talenta tidak boleh berhenti hanya pada peningkatan kompetensi semata.
Ekosistem yang dibentuk juga harus mampu memotivasi talenta agar memberikan kontribusi nyata bagi negara.
“Pengembangan talenta tidak hanya berkaitan dengan talent development, tapi bagaimana talenta yang telah dikembangkan dapat berkontribusi bagi kemajuan Indonesia,” ujar Ojat, dalam keterangannya, Kamis (27/8).
Berdasarkan hasil survei Katadata Insight Center (KIC), sebanyak 89,7% institusi responden telah memiliki unit khusus yang menangani kerja sama luar negeri. Kendati demikian, baru 21,1% institusi yang menyatakan program kerja sama tersebut telah berjalan secara penuh.
Sejumlah kendala masih menghambat, mulai dari perbedaan standar akademik antarnegara yang dikeluhkan oleh 68,4% responden, hingga keterbatasan SDM yang mencapai 53,2%.
Faktor biaya turut menjadi hambatan utama, di mana 69% responden menyebut keterbatasan finansial sebagai kendala mobilitas internasional. Padahal, 96,4% responden meyakini bahwa program dual degree atau joint degree mampu mendongkrak reputasi serta daya saing global perguruan tinggi.
Perwakilan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemdiktisaintek, Fajar Priyautama, menyampaikan bahwa pemerintah telah memangkas sejumlah regulasi guna mempermudah kerja sama pendidikan internasional.
“Dalam aspek kurikulum, Kemdiktisaintek juga telah memfasilitasi rekognisi kredit bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah di perguruan tinggi mitra di luar negeri,” terang Fajar.
Walau demikian, pemerintah belum menyediakan skema pendanaan khusus untuk program joint degree, sehingga pembiayaannya masih bertumpu pada mandiri perguruan tinggi dan mahasiswa.
Dari sektor riset, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BRIN, Edy Giri Rachman Putra, menjelaskan bahwa BRIN sedang merintis pembentukan talent pool beserta platform kolaborasi atau konsorsium riset guna mengoptimalkan kapasitas inovasi nasional. Berbagai skema pendanaan bersama, termasuk yang melibatkan LPDP, juga terus dimatangkan.
Direktur Fasilitas Riset LPDP, Ayom Widipaminto, berpandangan bahwa ketersediaan anggaran harus diimbangi dengan mekanisme penyaluran dana yang fleksibel agar mampu menjangkau kebutuhan riset kolaboratif secara lebih efektif.