LIPUTANFINANSIAL.COM — Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk kelas menengah Indonesia turun dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025. Penurunan ini membuat lebih dari 10 juta orang berpindah ke kelompok rentan, bukan langsung jatuh miskin. Kondisi tersebut mengancam konsumsi domestik dan penerimaan pajak negara.
Penurunan sepanjang 2025 menjadi yang terdalam sejak 2019, yakni sekitar 1,1 juta jiwa dalam setahun. Angka itu jauh lebih besar dibanding penurunan 0,4 juta jiwa pada 2024.
Sebagian besar dari mereka yang "turun kasta" tidak langsung jatuh miskin. Mereka bergeser ke kelompok "menuju kelas menengah" (aspiring middle class) yang kini membengkak menjadi sekitar 142 juta jiwa, atau lebih dari separuh penduduk Indonesia.
Ambang Batas Kelas Menengah Cuma Rp2,13 Juta
Kriteria BPS 2025 menyebut ambang pengeluaran untuk disebut kelas menengah hanya sekitar Rp2,13 juta per orang per bulan. Angka itu rentan tergerus inflasi, kenaikan harga pangan, dan beban cicilan utang.
Riset Mandiri Institute yang mengolah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS memperkuat gambaran tersebut. Pertumbuhan konsumsi per kapita kelas menengah pada 2025 hanya 4,1 persen secara tahunan.
Angka itu jauh di bawah pertumbuhan konsumsi kelompok kelas atas yang mencapai 6,8 persen. Konsumsi kelas menengah bahkan lebih rendah dibanding kelompok miskin dan rentan miskin, padahal kelompok ini selama ini dianggap paling stabil daya belinya.
Stagnasi Lapangan Kerja hingga Jeratan Pinjol
Ada sejumlah faktor struktural yang menekan daya beli kelompok ini secara bersamaan. Pertama, stagnasi penciptaan lapangan kerja formal di tengah narasi pertumbuhan ekonomi yang berkisar 5 persen.
Pertumbuhan makro itu sering tidak merembes menjadi pekerjaan formal bernilai tambah. Gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur memaksa banyak mantan kelas menengah mendarat di sektor informal.
Kedua, jebakan utang untuk kebutuhan dasar. Pinjaman online dan paylater kini tidak lagi dimonopoli perilaku konsumtif atau gaya hidup.
Data di lapangan menunjukkan instrumen utang berbunga tinggi itu semakin sering dipakai kelas menengah untuk menambal kebutuhan pokok. Mulai dari membayar token listrik hingga membeli sembako ketika pendapatan bulanan habis tergerus inflasi sebelum akhir bulan.
Ketiga, posisi terjepit dalam sistem fiskal. Kelas menengah adalah sumber penerimaan negara, tetapi absen dari daftar penerima manfaat langsung.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyoroti posisi tersebut. Menurut dia, kelompok ini terlalu mampu untuk menerima bantuan sosial, namun terlalu bawah untuk memiliki bantalan aset yang kuat layaknya kelas atas.
Jika penyusutan ini dibiarkan, fondasi penerimaan pajak negara akan keropos. Ruang fiskal pemerintah ikut menyempit dan transmisi risiko eksternal terhadap perekonomian domestik melebar.
Insentif Pemerintah Dinilai Bias Kelas Atas
Pemerintah memang tidak tinggal diam. Berbagai insentif fiskal digulirkan, seperti PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk perumahan, pembebasan bea masuk kendaraan listrik, hingga PPh 21 DTP untuk sektor tertentu.
Namun kebijakan sektoral itu dinilai sangat bias kepada kelompok menengah-atas. Kelas menengah bawah yang berjuang agar tidak tergelincir ke jurang kemiskinan tidak sedang memikirkan cicilan mobil listrik atau rumah baru.
Insentif tersebut gagal menjawab akar masalah mereka, yaitu ketidakpastian pendapatan harian. Kelas menengah bukan sekadar angka statistik dalam laporan BPS.
Mereka adalah guru honorer yang berjuang menyekolahkan anak, pekerja swasta yang gajinya tergerus inflasi, hingga pelaku usaha kecil yang omzetnya menyusut karena daya beli melemah.
Sejumlah langkah penyelamatan daya beli diusulkan, mulai dari perluasan parameter perlindungan sosial dan jaminan esensial, mendorong mobilitas lewat pendidikan, hingga akselerasi pelatihan dan penciptaan lapangan kerja.
Usulan lain mencakup stimulus ekosistem UMKM dan perumahan, relaksasi tekanan fiskal, serta pengetatan pengawasan pinjol predator dan restrukturisasi utang. Tanpa perhatian itu, proyeksi Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah-atas hanya tinggal wacana.