JAKARTA - Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bergerak pada ranah pembangunan industri, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), menilai langkah Indonesia untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8% kian dihadapkan pada tantangan yang berat.
Perwakilan UNIDO untuk wilayah Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN Marco Kamiya menyampaikan bahwa rute pertumbuhan konvensional yang dahulu banyak diterapkan oleh negara-negara di kawasan Asia Timur kini tak lagi mudah untuk diadaptasi.
Menurut pemaparan Marco, pada kurun waktu dua dekade lalu, negara-negara berkembang di Asia-Pasifik terbilang cukup mudah dalam merumuskan resep ekspansi ekonomi dengan cara meniru rekam jejak negara Asia Timur seperti Jepang serta Korea Selatan.
"Dua puluh tahun lalu, jawabannya jauh lebih mudah ketika seseorang bertanya, apa yang harus dilakukan oleh suatu negara berkembang di Asia-Pasifik agar bisa tumbuh? Resepnya relatif sederhana. Orang akan mengatakan, lihatlah ke Timur, ujar Marco dalam acara Bappenas-ADBI Joint Conference on Asian Countries' Long Term Development Visions, Rabu (9/9/2026).
Ia menguraikan bahwa negara berkembang pada era tersebut dapat mengekor proses transformasi ekonomi yang bergeser dari lini pertanian menuju sektor manufaktur, sebelum akhirnya beralih ke sektor jasa yang dibekali efisiensi produktivitas lebih tinggi.
Melalui skema model tersebut, peningkatan produktivitas pada sektor pertanian bakal memicu migrasi aliran tenaga kerja menuju kawasan perkotaan. Tenaga kerja tersebut lantas terserap di industri manufaktur sehingga angka produktivitas ekonomi ikut terangkat, sebelum bergerak menuju sektor jasa bertingkat produktivitas yang jauh lebih tinggi.
Akan tetapi, Marco menilai dinamika alur tersebut kini kian pelik untuk dipraktikkan menyusul hadirnya pergeseran struktural dalam peta perekonomian dunia.
"Namun sekarang ini semakin kompleks. Ada sejumlah faktor berbeda yang menantang jalur tradisional yang bergerak dari pertanian ke manufaktur kemudian ke jasa," katanya.
Salah satu kendala nyata yang menghambat negara berkembang yakni melambatnya angka pertumbuhan produktivitas pada lini manufaktur. Di saat yang bersamaan, tren otomatisasi beserta teknologi robotika tereskalasi amat pesat. Imbas perkembangan teknologi ini membuat negara berkembang tidak bisa lagi semata-mata mengandalkan ekspansi cakupan manufaktur demi menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Di samping itu, fragmentasi pada rantai nilai global turut mengubah pemetaan lanskap industri dunia. Marco pun memberikan sorotan khusus terhadap laju pertumbuhan China yang terbilang terlampau kencang. Menurutnya, lompatan China tersebut membuat ruang gerak bagi negara berkembang untuk membangun struktur industri menjadi kian menyempit.
"China tumbuh dengan sangat cepat sehingga mengurangi ruang. Hal itu mempersempit ruang bagi pertumbuhan industri di negara-negara berkembang," ungkap Marco.
Dinamika geopolitik yang kian rumit turut menjelma menjadi tantangan pelik lain bagi negara berkembang dalam membangun basis industri serta menyedot arus investasi.
Marco juga mengingatkan bahaya fenomena premature deindustrialization atau deindustrialisasi prematur yang merujuk pada gagasan pemikiran Ekonom asal Universitas Harvard, Dani Rodrik.
Kondisi tersebut terjadi tatkala suatu negara telah menyentuh puncak perkembangan manufakturnya sebelum sempat mengeksekusi industrialisasi secara maksimal.
Akibatnya, negara tersebut berisiko mencetak lapangan kerja di sektor-sektor berproduktivitas rendah tanpa dibekali kemampuan untuk melanjutkan transformasi struktural menuju skala ekonomi berproduktivitas tinggi.
Walau begitu, Marco memandang dinamika di kawasan Asia Tenggara serta Asia-Pasifik tidak sepenuhnya mengekor skema deindustrialisasi prematur tersebut. Ia mencontohkan posisi Indonesia yang secara kuantitas absolut masih memegang pilar kekuatan manufaktur di kawasan.
Vietnam juga dinilai berhasil mendongkrak kapasitas produksi manufakturnya secara signifikan dalam dua dekade terakhir, sementara Malaysia dinilai kian mendekati status negara berpenghasilan tinggi.
"Jadi, fenomena deindustrialisasi prematur ini perlu ditinjau kembali dan disikapi secara hati-hati di kawasan Asia-Pasifik," katanya.
Menurut penuturan Marco, tantangan berikutnya bagi Indonesia tidak cuma sebatas pada cara menarik masuk investasi asing, tetapi juga mengenai strategi meningkatkan kapasitas industri supaya mampu menciptakan varian produk yang lebih kompleks serta inovatif.
Ia mengambil contoh beberapa negara yang terbukti sukses membangun kapabilitas inovasi, seperti Korea Selatan lewat keberadaan Samsung dan Hyundai, Taiwan melalui TSMC dan MediaTek, Jepang dengan merek Nintendo, hingga China bersama BYD.
Menurut pandangannya, negara-negara tersebut dibekali kemampuan memproduksi barang orisinal serta menguasai teknologi kunci, sedangkan entitas negara berkembang di Asia Tenggara masih sangat minim yang bertengger di tingkatan tersebut.
"Yang kami lihat adalah negara-negara berpendapatan tinggi ditambah China. Jadi, ini merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung inovasi. Ini adalah langkah berikutnya yang diperlukan," katanya.
Lantaran hal tersebut, Marco mendorong pelaku industri di Indonesia untuk mengeksekusi pembenahan skala industri secara bertahap. Pada jangka pendek, perusahaan dituntut menggenjot efisiensi operasional, mengadopsi sistem digital, memanfaatkan instrumen otomatisasi tingkat dasar, serta memenuhi standar beserta prinsip ESG.
Dalam rentang jangka menengah, yakni tiga hingga lima tahun, fokus perlu dialihkan pada penguatan infrastruktur dan pengasahan keterampilan tenaga kerja. Sementara pada skala jangka panjang, yakni di atas lima tahun, perusahaan wajib memperbesar porsi investasi pada riset dan pengembangan (R&D) serta hak kekayaan intelektual guna menghasilkan produk yang orisinal.
Marco pun menilai Indonesia perlu mengubah sudut pandang dalam memandang transformasi struktural. Menurutnya, lini pertanian, manufaktur, dan jasa tak semestinya dipandang sebagai sektor terpisah yang bergerak secara bergantian.
Ia menggarisbawahi bahwa sektor primer tidak sekadar mencakup ranah pertanian, namun meliputi pula sektor perikanan, pertambangan, hingga kehutanan.
Sementara itu, sektor manufaktur tak lagi terbatas pada aktivitas perakitan di dalam pabrik semata, melainkan nilai tambahnya kini makin banyak bersumber dari aktivitas riset dan pengembangan, desain, sistem logistik, serta penguasaan teknologi.
Pada sektor jasa, Indonesia dituntut untuk mendorong pergeseran dari jasa berproduktivitas rendah menuju jasa berproduktivitas tinggi, seperti industri keuangan, perbankan, konsultasi, serta teknologi informasi.
Marco memproyeksikan integrasi dari bermacam sektor ini bakal menjadi kran pendorong peningkatan produktivitas bagi Indonesia. Ia bahkan memperkirakan tatanan struktur pemerintahan dapat ikut bertransformasi dalam satu dekade mendatang seiring kian menyatunya sektor-sektor ekonomi.
"Saya kira dalam 10 tahun, sangat mungkin struktur kementerian juga akan berubah," ungkapnya.
Menurutnya, di masa mendatang pemisahan yang terlampau ketat antar kementerian yang mengurusi lini pertanian, industri, dan jasa bakal makin berkurang lantaran kapasitas produktif dari tiap-tiap sektor tersebut semakin saling terhubung satu sama lain.
