LIPUTANFINANSIAL.COM — Kesenjangan akses listrik antara kota dan desa masih jadi ganjalan utama agenda elektrifikasi Indonesia. Di saat kota fokus pada kendaraan listrik, desa justru membutuhkan pasokan listrik andal untuk menggerakkan ekonomi warga. Forum Katadata SAFE 2026 menyoroti perlunya pendekatan berbeda untuk dua wilayah tersebut.
Diskusi bertajuk Equitable Electrification: Bridging the Rural–Urban Divide in Indonesia dalam gelaran Katadata SAFE 2026 pada Rabu (16/9) mengangkat persoalan itu. Sejumlah praktisi dan peneliti menilai percepatan elektrifikasi tidak bisa diseragamkan antara wilayah urban dan rural.
Elektrifikasi Bukan Sekadar Kendaraan Listrik
Policy Strategist Yayasan Indonesia CERAH, Dwiki Mahendra, menilai elektrifikasi mesti dipahami sebagai peralihan sistem energi dari fosil ke listrik. Cakupannya meliputi sektor pembangkit, industri, sampai transportasi.
Dwiki menegaskan Indonesia punya tantangan berbeda dibanding negara maju karena masih ada kesenjangan akses listrik, terutama di perdesaan. "Indonesia tidak boleh hanya fokus pada sektor transportasi dan juga kendaraan listrik," ujarnya.
Menurut dia, pemusatan infrastruktur dan investasi kendaraan listrik di kota berisiko melebarkan jarak antara wilayah urban dan rural. Agenda elektrifikasi semestinya jadi jembatan untuk mempersempit kesenjangan tersebut.
Listrik Desa dan Pengentasan Kemiskinan
Executive Director Yayasan Rumah Energi, Sumanda Tondang, menyoroti konteks desa yang jauh berbeda. Menurut dia, listrik di perdesaan berkelindan langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktivitas warga.
"Elektrifikasi itu harus menjadi tools atau instrumen untuk bagaimana masyarakat bisa berkembang secara ekonomi," kata Sumanda.
Rumah Energi mendampingi masyarakat di sekitar 20 provinsi dan mendorong pemanfaatan energi terbarukan untuk kegiatan produktif. Teknologi biogas dan solar PV dipakai untuk kebutuhan petani, peternak, hingga nelayan, termasuk pengeringan gabah dan penyimpanan hasil produksi.
Sumanda menilai pengembangan energi di desa perlu berbasis komunitas. Kelompok tani, kelompok perempuan, koperasi, BUMDes, dan UMKM bisa berperan sebagai pengelola sekaligus aktor pengembangan energi.
"Basic needs plus productivity itu bisa menjadi kekuatan empowerment di masyarakat desa tersebut," katanya.
Bus Listrik Baru 583 Unit, Terpusat di Jakarta
Dari sisi transportasi, Southeast Asia Director Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Gonggomtua E Sitanggang, menekankan elektrifikasi harus berjalan seiring pengembangan layanan transportasi publik.
"Elektrifikasi ini tidak bisa berjalan sendiri. Elektrifikasi ini harus menjadi bagian dari pengembangan layanan transportasi umum itu sendiri," ujar Gonggomtua.
Adopsi bus listrik di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Pada 2025, target adopsi bus listrik mencapai 10 persen, sementara realisasinya sekitar 8% atau hanya 583 unit.
Sebagian besar bus listrik tersebut beroperasi di Jakarta, dengan sekitar 500 unit. Artinya, penetrasi di daerah masih sangat tipis.
ITDP mendorong adanya peta jalan dan kerangka kebijakan yang lebih jelas agar pemerintah daerah punya panduan mengembangkan ekosistem bus listrik. Aspek yang perlu disiapkan mencakup layanan transportasi, otoritas dan operator, anggaran, perencanaan daerah, kapasitas fiskal, hingga ketersediaan jaringan listrik.
Apa Artinya bagi Pelaku Usaha dan Daerah
Bagi pelaku usaha energi terbarukan, sinyal dari forum ini membuka ruang pendampingan komunitas di desa. Skema berbasis BUMDes dan koperasi bisa jadi kanal distribusi teknologi biogas maupun solar PV.
Sementara untuk pemerintah daerah, kejelasan kerangka kebijakan bus listrik menentukan apakah adopsi bisa keluar dari Jakarta. Tanpa peta jalan dan dukungan fiskal, target 10 persen berisiko kembali meleset.
Di tahun ke-7 penyelenggaraannya, Katadata SAFE 2026 mengusung tema "Green Changer". Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku industri, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas sebagai collaboration hub.
